TRAINING ONLINE SOSIALISASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH

TRAINING WEBINAR IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

TRAINING PENGENALAN TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PRAKERJA

pelatihan Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah online

Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah – Surat Edaran
Mendagri  Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi
Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kedua
peraturan  tersebut,  Mendagri menginstruksikan agar seluruh transaksi
penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  yang  dilakukan  oleh  bendahara
penerimaan/pengeluaran  dan  bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu
wajib dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018. training transaksi non tunai dalam pemda offline

Dalam  berbagai  kesempatan,  BI selalu mendorong pemerintah pusat dan
pemerintah  daerah  untuk  mulai  menginisiasi program elektronifikasi
dalam  berbagai  proses  bisnis,  terutama  transaksi yang bersentuhan
langsung   dengan  masyarakat.  Salah  satu  terobosan  dari  dukungan
tersebut  ialah  peluncuran  kebijakan penyaluran bantuan sosial untuk
Program   Keluarga   Harapan   (PKH)   secara  non  tunai  yang  telah
diimplementasikan   sejak  Juni  2017,  serta  pemberlakuan  kewajiban
pembayaran non tunai di seluruh ruas jalan tol sejak Oktober 2017. pelatihan implementasi transaksi non tunai online

Melalui  implementasi  sistem non tunai tersebut, masyarakat, termasuk
rekanan  pemerintah,  yang  sebelumnya tidak memiliki rekening di bank
atau  belum menggunakan jasa bank, harus membuka diri terhadap layanan
jasa  perbankan  karena  baik  transaksi penerimaan maupun pengeluaran
harus  dilakukan  secara non tunai. Banyak penelitian yang menunjukkan
adanya  kaitan  erat  antara  tingkat  inklusi keuangan dengan tingkat
kesejahteraan  masyarakat.  Artinya,  semakin  tinggi  tingkat inklusi
keuangan,  distribusi  pendapatan masyarakat juga akan semakin merata.
Melalui implementasi sistem non tunai tersebut. training Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah offline

Dengan  pencatatan  transaksi  mutasi  kas yang sistematis dan lengkap
antara  si  pengirim  dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan
tindak   kejahatan  juga  akan  semakin  sempit,”  jelasnya.Pencatatan
transaksi  secara  non  tunai  juga  akan  semakin  memudahkan lembaga
penegak  hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan,
Kepolisian,  Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dalam menjalankan tugasnya.

Jadwal Pelatihan sinaran-training tahun 2021

12 – 13 Januari 2021

10 – 11 Februari 2021

9 – 10 Maret 2021

13 – 14 April 2021

3 – 4 Mei 2021

8 – 9 Juni 2021

13 – 14 Juli 2021

24 – 25 Agustus 2021

14 – 15 September 2021

20-21 Oktober 2021

9 – 10 November 2021

7 – 8 Desember 2021

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan Tahun 2021

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan

  • Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
  • Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Leave a Comment